ErakiniNews | Lombok Barat - Sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda pertanyakan integritas Pj. Bupati Kab. Lombok Barat terkait pengusulan sejumlah nama Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 Nomor: 11-PANSEL-JPTP/VIII/2024 yang diduga kuat syarat dengan politik kepentingan dan konspirasi yang dilakukan oleh Pj. Bupati.
Bagaimana tidak, usulan pelantikan hasil seleksi terbuka ini ke Kemendagri, diusulkan setelah berakhirnya masa jabatan / pensiun salah satu calon Kepala Dinas Ketahanan Pangan Baiq Puji Qadarni, SH. Artinya, beliau diusulkan, tapi tidak dilantik.
Hal ini menimbulkan pertanyaan dan kemungkinan memicu konflik baru di tatanan birokrasi Lombok Barat. Ketua Forum Pemerhati Birokrasi Lombok Barat, Daud A Gerung, turut menyayangkan sikap Pj. Bupati.
Ia mengatakan mestinya usulan ini dikonsultasikan dulu dengan timsel sebelum dilanjutkan. "Jika tetap dibiarkan, maka kami akan melakukan gugatan secara keperdataan di PTUN.” Tegasnya. Kamis, (2/01/2025).
Selain itu, ada nama Sdr. Dr. Lalu Tajuddin, S. Pd., M.Pd yang diusulkan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat yang cacat secara moral. "Ia tidak menujukan sikap keteladanan sebagai pejabat publik. Kasusnya sedang berproses di Polres, digugat oleh anaknya penelantaran dan gugat cerai oleh istrinya,” tambahnya.
Ketua PPDI Lombok Barat, Ramli Ahmad, menyatakan hal serupa, ia menyesalkan sikap Pj. Bupati Lombok Barat terkait pengusulan nama tersebut. Terutama di tengah situasi transisi Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat saat ini.
Mestinya Pj.Bupati menjaga kondusifitas pasca Pilkada, bukan malah memunculkan kegaduhan ditengah masyarakat. Apalagi beliau mengklaim dirinya diminta oleh Bupati terpilih terkait usulan ini. Kemudian diminta untuk melakukan evaluasi pergeseran sejumlah kepala OPD. Janganlah membawa-bawa nama Bupati terpilih, sebab belum SAH secara hukum, belum dilantik,” sesalnya.
Ketua Aliansi Pemuda Lombok Barat, Haetami, mengancam akan mengambil langkah tegas jika Pj. Bupati Lombok Barat tidak mengindahkan pernyataani ini.
“Nanti kami akan laporkan, bersurat ke instansi terkait, baik itu Kemendagri maupun KASN. Kami juga akan meminta Komisi III DPR RI untuk mengevaluasi Pj. Bupati Lombok Barat,” Tegasnya.
Ia juga mengatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Kemendagri dan Pemda Lobar jika Pj. Bupati Lombok Barat tetap melanjutkan rencana-rencana konspirasinya tersebut.(*)
(Sarah)
0 Komentar